Isu Masalah di Wilayah Sempadan Sungai

Wilayah sempadan sungai kerap menimbulkan berbagai macam permasalahan terutama pemanfaatan lahan di wilayah daerah aliran sungai. adapun isu permasalahan yang kerap terjadi meliputi:

Pemahaman terhadap arahan pemanfaatan wilayah sempada berdasarkan wilayah urban, peri urban dan pedesaan masing sangat terbatas.

• Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai peraturan serta tata guna lahan di wilayah sempadan sungai menyebabkan pemanfaatannya tidak sesuai dengan fungsinya
• Perbedaan karakteristik antara wilayah urban (perkotaaan), peri-urban (peralihan kota dan desa), dan pedesaan tidak diperhitungkan dengan baik dalam pengelolaan sempadan sungai.
• Akibatnya, terjadi berbagai penyimpangan, seperti pembangunan yang tidak sesuai peruntukan dan alih fungsi lahan yang merusak ekosistem sungai.

Pengalihan Fungsi Tata Guna Lahan dari kawasan hijau menjadi lahan terbangun seperti permukiman, industri dan lainnya.

• Kawasan sempadan sungai yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau sering kali berubah menjadi area terbangun, baik untuk permukiman, industri, maupun infrastruktur lainnya.
• Perubahan ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatkan risiko banjir, serta merusak ekosistem sungai.
• Faktor pendorong utama adalah pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk pembangunan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sempadan sungai

Konflik antar kepentingan di wilayah sekitar sempadan sungai

• Berbagai pihak memiliki kepentingan berbeda dalam pemanfaatan sempadan sungai, seperti pemerintah, masyarakat, pengembang, dan industri.
• Konflik sering terjadi antara warga yang membutuhkan lahan untuk hunian, pengusaha yang ingin memanfaatkan lahan untuk bisnis, serta pemerintah yang memiliki aturan mengenai perlindungan sempadan sungai.
• Ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan memperburuk masalah ini.

Ketidakjelasan kepemilikan lahan di wilayah sempadan sungai

• Banyak lahan di sempadan sungai yang status kepemilikannya tidak jelas, baik karena belum terdaftar secara resmi, adanya klaim dari berbagai pihak, maupun peraturan yang tidak konsisten.
• Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan penegakan hukum, sehingga memicu permasalahan seperti okupasi liar, pembangunan ilegal, dan konflik antar masyarakat.
• Ketidakjelasan kepemilikan juga menghambat upaya konservasi dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

Pemahaman terhadap keterkaitan kondisi lingkungan sungai dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih sangat kurang.

• Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kondisi sungai yang buruk berdampak langsung pada kehidupan mereka, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kualitas lingkungan.
• Kurangnya edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ekosistem sungai menyebabkan perilaku yang merugikan, seperti pembuangan sampah sembarangan dan eksploitasi sumber daya sungai.
• Tidak adanya upaya integrasi antara pengelolaan sungai dengan kesejahteraan masyarakat memperparah masalah sosial dan lingkungan di sekitar sungai.

sempadan sungai kerap dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.

• Kesadaran masyarakat yang rendah, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya penegakan hukum membuat sempadan sungai sering dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal.
• Sampah yang menumpuk menyebabkan pencemaran air, penyumbatan aliran sungai, dan meningkatkan risiko banjir serta penyakit.
• Selain limbah rumah tangga, limbah industri yang tidak dikelola dengan baik juga mencemari sungai, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar

sempadan sungai menjadi kawasan permukiman kumuh.

• Banyak masyarakat, terutama yang kurang mampu, mendirikan permukiman di sepanjang sempadan sungai karena keterbatasan lahan dan faktor ekonomi.
• Permukiman ini sering kali tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang baik, fasilitas air bersih, dan sistem drainase yang memadai.
• Selain menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan, permukiman kumuh di sempadan sungai juga rawan terhadap bencana banjir dan longsor.

pengelolaan sempadan sungai yang tidak optimal

• Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sempadan sungai menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan.
• Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sungai juga menjadi kendala utama.
• Tidak adanya pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sempadan sungai menghambat keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai.

Implementasi peraturan dari sempadan sungai lemah.

• Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang sempadan sungai, penerapannya di lapangan masih lemah karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.
• Banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas, sehingga semakin banyak kasus alih fungsi lahan, pencemaran, dan okupasi liar di sempadan sungai.
• Faktor politik, kepentingan ekonomi, serta lemahnya komitmen dari pemangku kebijakan juga menjadi penghambat utama dalam penerapan aturan terkait sempadan sungai.

Berbagi :